About us

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA

Untuk  mewujudkan  keterpaduan perencanaan, pelaksanaan,  evaluasi,  dan  pengendalian pembangunan,  perlu  didukung  dengan  Data yang akurat,  mutakhir,  terpadu,  dapat dipertanggungijawabkan,  mudah  diakses,  dan dibagipakaikan,  serta  dikelola secara  seksama, terintegrasi,  dan  berkelanjutan.

Untuk  memperoleh Data  yang  akurat, mutakhir, terpadu,  dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses,  dan  dibagipakaikan,  diperlukan perbaikan tata  kelola  Data yang  dihasilkan  oleh pemerintah  melalui penyelenggaraan  Satu  Data Indonesia.

Selama  ini  belum  ada  ketentuan yang mengatur  mengenai Satu Data  Indonesia.

Berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf  a, huruf b,  dan huruf  c perlu menetapkan Peraturan Presiden  tentang  Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia  adalah  kebijakan  tata  kelola Data pemerintah  untuk menghasilkan  Data  yang akurat,  mutakhir,  terpadu,  dan  dapat dipertanggung jawabkan,  serta  mudah  diakses dan dibagipakaikan  antar Instansi  Pusat dan Instansi  Daerah melalui pemenuhan  Standar Data,  Metadata, Interoperabilitas  Data,  dan  menggunakan Kode Rcferensi  dan  Data Induk.

Data  adalah  catatan atas kumpulan  fakta  atau deskripsi  berupa angka, karakter,  simbol,  gambar, peta,  tanda,  isyarat,  tulisan,  suara,  dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan  sebenarnya  atau menunjukkan  suatu ide,  objek, kondisi,  atau  situasi.

Data  Statistik  adalah  Data berupa angka  tentang karakteristik atau ciri khusus  suatu populasi  yang diperoleh  dengan cara  pengumpulan,  pengolahan, penyajian,  dan  analisis.

Data  Geospasial  adalah  Data tentang  lokasi geografis,  dimensi  atau  ukuran,  dan/atau karakteristik  objek  alam dan/atau  buatan  manusia yang  berada  di  bawah, pada,  atau di  atas permukaan bumi.

Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah  Data yang  disusun  oleh  Pemerintah  Pusat  berdasarkan sistem  akuntansi  pemerintah  yang  mencakup  semua hak  dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  serta  segala  sesuatu  baik berupa  uang maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik negara berhubung  dengan  pelaksanaan  hak dan kewajiban  tersebut.

Standar  Data adalah  standar  yang mendasari  Data tertentu.

Metadata  adalah  informasi  dalam bentuk  struktur dan  format  yang  baku untuk menggambarkan  Data, menjelaskan Data, serta  memudahkan  pencarian, penggunaan,  dan pengelolaan  informasi  Data.

Interoperabilitas  Data  adalah  kemampuan  Data untuk  dibagipakaikan  antar  sistem  elektronik  yang saling  berinteraksi.

Kode Referensi adalah  tanda  berisi karakter  yang mengandung  atau menggambarkan  makna, maksud, atau  norma  tertentu  sebagai  rujukan  identitas  Data yang  bersifat  unik.

Data Induk adalah  Data  yang merepresentasikan objek dalam  proses  bisnis  pemerintah  yang ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Peraturan  Presiden  ini  untuk digunakan  bersama.

Data Prioritas  adalah  Data terpilih  yang berasal  dari daftar  Data yang  akan  dikumpulkan  pada  tahun selanjutnya  yang  disepakati  dalam Forum  Satu Data Indonesia.

Forum  Satu  Data  Indonesia  adalah  wadah komunikasi  dan koordinasi  Instansi  Pusat  dan/atau Instansi  Daerah  untuk penyelenggaraan  Satu  Data Indonesia.

Portal  Satu  Data Indonesia  adalah  media bagi-pakai Data  di tingkat  nasional  yang dapat  diakses  melalui pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.

Instansi  Pusat  adalah  kementerian,  lembaga pemerintah  nonkementerian,  kesekretariatan lembaga  negara,  kesekretariatan  lembaga nonstruktural,  dan  lembaga  pemerintah  lainnya.

Pemerintah  Daerah  adalah  kepala daerah sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang memimpin pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah otonom.

Instansi  Daerah  adalah  perangkat daerah  provinsi dan perangkat  daerah kabupaten/ kota  yang meliputi sekretariat  daerah,  sekretariat  dewan  perwakilan rakyat  daerah,  dinas  daerah,  dan lembaga  teknis daerah.

Pembina  Data adalah  Instansi  Pusat  yang  diberi kewenangan  melakukan  pembinaan  terkait  Data atau  Instansi  Daerah yang diberikan  penugasan untuk  melakukan  pembinaan  terkait  Data, sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  ini.

Walidata adalah  unit  pada  Instansi  Pusat dan Instansi  Daerah  yang  melaksanakan kegiatan pengumpulan,  pemeriksaan,  dan pengelolaan  Data yang  disampaikan  oleh  Produsen  Data,  serta menyebarluaskan  Data.

Produsen  Data adalah  unit  pada  Instansi  Fusat dan Instansi  Daerah  yang  menghasilkan Data berdasarkan  kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.

Pengguna  Data adalah Instansi  Pusat,  Instansi Daerah, perseorangan,  kelompok  orang,  atau  badan hukum yang  menggunakan  Data

Belum ada Komentar untuk "PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA"

Posting Komentar

Gambar ataupun video yang ada di situs ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel