Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Juklak Verval PTK - Juknis Pengelolaan NUPTK )

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk  bagi  seorang  Pendidik  atau  Tenaga  Kependidikan  (PTK).  NUPTK diberikan  kepada  seluruh  PTK  baik  PNS  maupun  Non-PNS  yang  memenuhi persyaratan  dan  ketentuan. 

NUPTK  merupakan  Nomor  Identitas  yang  resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

(Juklak  Verval  PTK -  Juknis  Pengelolaan  NUPTK)

NUPTK  identik  dengan  NISN  yang  sudah  ada,  dimana  pemanfaatannya disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  persyaratan  yang  berlaku  di  masingmasing unit kerja.

NUPTK diberikan kepada Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan jalur formal maupun non formal di seluruh jenis dan jenjang pendidikan  yang  ada.  Unit  utama  Pembina  dapat  memanfaatkan  hasil penerbitan NUPTK untuk kepentingan pelaksanaan programnya sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan kebutuhan yang berlaku.

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  (Juklak Verval  PTK - Juknis Pengelolaan NUPTK0

Petunjuk pelaksanaan penerbitan NUPTK ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada semua pihak yang terlibat agar memiliki pandangan yang sama dalam memahami peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penerbitan NUPTK.

Mekanisme  penerbitan  NUPTK  yang  sudah  berjalan  sampai  saat  ini  adalah Operator  sekolah     memastikan PTK yang akan diajukan agar diberikan NUPTK terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai calon penerima NUPTK serta melampirkan dokumen yang dibutuhkan, Dinas pendidikan memverifikasi dan validasi dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan NUPTK dari segi legalitas dan keabsahan dokumen yang dilampirkan, LPMP memastikan kembali kesesuain dokumen yang dilampirkan, dan PDSPK memverikasi ulang dokumen yang dilampirkan apabila sudah sesuai maka segera diterbitkan NUPTK.

Persyaratan-persyaratan yang dilampirkan tidak lagi dalam bentuk berkas (hard copy), tetapi dalam  bentuk soft copy yang di upload ke aplikasi. Model penanganan berkas persyaratan dalam verval PTK melalui uploadini seharusnya lebih mempermudah  bagi  yang mengajukan maupun yang melaksanakan approval NUPTK. 

Tetapi terkadang sebaliknya yang seharusnya lebih simpel malah jadi lebih rumit  karena adanya perbedaan pandangan. Misalnya berkas yang di uploadharus asli dengan tanda tangan dan cap basah.

Ada yang bertanya, bagaimana kalau hasil legalisir? Bagaimana bila hasil uploadkurang jelas? Perbedaan pendapat juga sering terjadi dalam hal masa berlakunya SK Pengangkatan, apakah yang dihitung itu pada saat sekolah mengajukan atau pada saat operator melaksanakan approval? Padahal waktu pengajuan penerbitan NUPTK

bisa memakan waktu karena antrian yang banyak.

Juklak verval PTK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari juknis  pengelolaan   NUPTK,  dengan demikian lahirnya juklak verval PTK ini sebagai jawaban terhadap perbedaan pandangan dalam memaknai Peraturan Sesjen Kemendikbud  tentang  juknis  pengelolaan  NUPTK, terutama pada bagian-bagian yang masih diperdebatkan.

Selengkapnya, Download Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Juklak Verval  PTK - Juknis Pengelolaan NUPTK ).

Berbagi :