Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tanya Jawab Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19

DAPODIK.CO.ID - Tanya Jawab Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

 

Tanya Jawab Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19

 


DAPODIK.CO.ID - Tanya Jawab Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19

 

Tanya Jawab Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

 

DAFTAR PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN

 

1.    Apa saja kebijakan yang baru dalam Keputusan Bersama Empat Kementerian (Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19?

Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19, yaitu dengan memberikan penguatan peran Pemerintah Daerah (Pemda)/kantor wilayah (Kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag), meliputi:

·           Pemberian kewenangan penuh pada Pemda/ Kanwil kantor Kemenag dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka.

·           Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan.

 

2.    Apa yang berubah dari kebijakan terkait relaksasi zonasi untuk pembelajaran tatap muka dalam perubahan Keputusan Bersama ini?

Zonasi atau peta risiko daerah dari satuan tugas penanganan Covid-19 nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka.

 

3.    Apa yang dimaksud dengan pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan?

Pemberian izin pembelajaran tatap muka merupakan kewenangan pemda. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menetapkan pemberian izin pembelajaran tatap muka dalam satu wilayah kabupaten/kota secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka secara serentak, artinya pemda memberikan izin pembelajaran tatap muka langsung untuk semua kecamatan/ desa/kelurahan yang berada di dalam kabupaten/kota tersebut.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka secara bertahap, maksudnya adalah izin pembelajaran tatap muka diberikan tidak secara langsung untuk semua, tetapi kepada sebagian kecamatan/desa/kelurahan terlebih dahulu yang dinilai butuh dan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Jumlah tahapan pemberian izin sepenuhnya tergantung pada penilaian pemda berdasarkan pertimbangan akan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing kecamatan/desa/kelurahan.

 

4.    Apa yang menjadi latar belakang adanya penentuan kebijakan pembelajaran dalam Keputusan Bersama ini?

Penentuan kebijakan pembelajaran harus berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan:

·           Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya;

·           Kondisi, kebutuhan, dan kapasitas kecamatan dan/atau desa/kelurahan pada satu kabupaten/kota yang sama dapat sangat bervariatif antara satu dengan lainnya;

·           Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah.

 

5.    Apa saja syarat untuk satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan?

·           Kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, namun dimulai dari penentuan pemberian izin oleh Pemda/Kanwil kantor Kemenag. Peserta didik dapat memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan (sekolah) secara bertahap, dengan ketentuan:

·           Pemda atau Kanwil/Kantor Kemenag memberi izin;

·           Satuan pendidikan penuhi daftar periksa, termasuk persetujuan komite sekolah/ perwakilan orang tua/wali; dan,

·           Orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka.

·           Pembelajaran tatap muka ini dilakukan dengan prinsip kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

 

6.    Apa saja yang termasuk dalam daftar periksa yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan?

       a.    Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet bersih, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer), dan disinfektan;

       b.    Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya);

       c.    Kesiapan menerapkan area wajib masker;

       d.    Memiliki pengukur suhu tubuh tembak (thermogun);

       e.    Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:

-  memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity)tidak terkontrol;

-  tidak memiliki akses transportasi yang aman;

-  memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.

f.      Mendapatkan persetujuan komite sekolah/ perwakilan orang tua wali.

 

7.    Kapan kebijakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dalam Keputusan Bersama ini mulai berlaku?

Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 (bulan Januari 2021).

 

8.    Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan di satuan pendidikan di masa pandemi ini?

Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat, yaitu:

a.    Kondisi kelas harus memenuhi jaga jarak minimal 1,5 meter. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas:

-  jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD): 5 peserta didik

-  jenjang pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen): 18 peserta didik

-  Sekolah Luar Biasa (SLB): 5 peserta didik

b.    Jadwal pembelajaran dilakukan dengan sistem bergiliran rombongan belajar (shifting). Jadwal dapat ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

c.    Menerapkan perilaku wajib:

-  menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah

-  cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer

-  menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik

-  menerapkan etika batuk/bersin

d.    Kondisi medis warga satuan pendidikan harus dalam keadaan sehat dan jika mengidap comorbid, harus dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah;

e.    Kantin tidak diperbolehkan selama masa transisi (2 bulan pertama);

f.      Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan selama masa transisi (2 bulan pertama);

g.    Kegiatan selain pembelajaran tidak diperbolehkan selama masa transisi (2 bulan pertama);

h.    Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan.

 

9.    Apakah dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama empat Menteri ini, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan wajib dilaksanakan?

Pembelajaran tatap muka diperbolehkan, namun tidak diwajibkan.

Penentuannya akan mengacu pada pemberian izin dari pemerintah daerah/ kanwil/ kantor  Kemenag, kesiapan satuan pendidikan dalam memenuhi daftar periksa, termasuk persetujuan dari komite sekolah/perwakilan orang tua/wali.

Orang tua/wali tetap dapat memutuskan untuk anaknya tetap melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR), walaupun pembelajaran tatap muka telah dimulai kembali di satuan pendidikan.

 

10. Apa saja faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemda dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka?

Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemda dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan, antara lain:

•  Tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya;

•  Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan;

• Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai  dengan daftar periksa;

•  Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar dari Rumah (BDR);

•  Kondisi psikososial peserta didik;

• Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah;

•  Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;

•  Tempat tinggal warga satuan pendidikan ;

•  Mobilitas warga antarkabupaten/kota, antarkecamatan, dan antar kelurahan/ desa;

•  Kondisi geografis daerah.

 

Demikian Artikel Terkait Tanya Jawab Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.  Semoga Ada Manfaatnya Dan Silakan Bagikan Artikel Ini Ke Sosial Media Kalian Dengan Menekan Tombol Share Di Bawah.

 

Jika artikel ini kurang jelas dan mungkin masih ada pertanyaan, anda bisa tanyakan pada kolom komentar yang tersedia di akhir postingan ini. Untuk dapat mengikuti berita terbaru dan mendapatkan notifikasi silahkan follow akun www.dapodik.co.id ini. Karena akan menyajikan berita terbaru dan terpopuler di dunia pendidikan, terima kasih.




Posting Komentar untuk "Tanya Jawab Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19"