Sabtu, 05 Januari 2019

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor 1 Tahun 2018

https://www.dapodik.co.id/2019/01/petunjuk-teknis-bantuan-operasional.html
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor  1 Tahun 2018
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor  1 Tahun 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Petunjuk  Teknis Bantuan  Operasional  Sekolah  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  26  Tahun  2017  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Petunjuk Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah  masih  terdapat kekurangan  dan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti

Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan Tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional Sekolah:

1.    Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan  diri  dan  diangkat  untuk  menunjang penyelenggaraan pendidikan.
2.    Biaya  Pendidikan  adalah sumber daya keuangan yang disediakan  dan/atau  diperlukan  untuk  biaya  satuan pendidikan,  biaya  penyelenggaraan  dan  pengelolaan pendidikan,  serta  biaya  pribadi  peserta  didik  sesuai peraturan perundang-undangan.
3.    Bantuan  Operasional  Sekolah  yang  selanjutnya disingkat  BOS  adalah  program  Pemerintah  Pusat untuk  penyediaan  pendanaan  biaya  operasi  non personalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah.
4.    Sekolah  Dasar  yang  selanjutnya  disingkat  SD  adalah salah  satu  bentuk  satuan  pendidikan  formal  yang menyelenggarakan  pendidikan  umum  pada  jenjang pendidikan dasar.
5.    Sekolah  Dasar  Luar  Biasa  yang  selanjutnya  disingkat SDLB  adalah  salah  satu  bentuk  satuan  pendidikan formal  yang  menyelenggarakan  pendidikan  khusus pada jenjang pendidikan dasar.
6.    Sekolah  Menengah  Pertama  yang  selanjutnya disingkat  SMP  adalah  salah  satu  bentuk  satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikanumum pada jenjang pendidikan dasar.
7.    Sekolah  Menengah  Pertama  Luar  Biasa  yang selanjutnya  disingkat  SMPLB  adalah  salah  satu bentuk  satuan  pendidikan  formal  yang menyelenggarakan  pendidikan  khusus  pada  jenjang pendidikan dasar.
8.    Sekolah  Menengah  Atas  yang  selanjutnya  disingkat SMA  adalah  salah  satu  bentuk  satuan  pendidikan formal  yang  menyelenggarakan  pendidikan  umum pada jenjang pendidikan menengah.
9.    Sekolah  Menengah  Atas  Luar  Biasa  yang  selanjutnya disingkat  SMALB  adalah  salah  satu  bentuk  satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan Menengah.
10. Sekolah  Menengah  Kejuruan  yang  selanjutnya disingkat  SMK  adalah  salah  satu  bentuk  satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan  pada  jenjang  pendidikan  menengah  yang mempersiapkan  peserta  didik  terutama  untuk  bekerja di bidang tertentu.
11. Sekolah  Terintegrasi adalah salah satu  bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan yang  dilaksanakan  antarjenjang  pendidikan  dalam satu lokasi
12. Pengadaan  Secara  Elektronik  atau  e-procurementadalah  pengadaan  barang/jasa  yang  dilaksanakan dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan transaksi  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
13. E-purchasing  adalah  tata  cara  pembelian  barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
14. Menteri  adalah  menteri  yang  menangani  urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
15. Sistem  Data  Pokok  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan  yang  dikelola  oleh  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  yang  memuat  data  satuan pendidikan,  peserta  didik,  pendidik  dan  tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber  dari  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah  yang  terus  menerus  diperbaharui  secara online.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM  adalah  Kriteria  minimal  berupa  nilai  kumulatif pemenuhan  Standar  Nasional  Pendidikan  yang  harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
17. Standar  Nasional  Pendidikan  yang  selanjutnya disingkat  SNP  adalah  kriteria  minimal  tentang  sistem pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya disingkat  SKPD  adalah  Perangkat  Daerah  pada pemerintah  daerah  selaku  Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang.
19. Rekening  Kas  Umum  Negara  yang  selanjutnya disingkat  RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang  negara  yang  ditentukan  oleh  Menteri  Keuangan selaku  Bendahara  Umum  Negara  untuk  menampung seluruh  penerimaan  negara  dan  membayar  seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Rekening  Kas  Umum  Daerah  yang  selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang  daerah  yang  ditentukan  oleh  gubernur  untuk menampung  seluruh  penerimaan  daerah  dan membayar  seluruh  pengeluaran  daerah  pada  bank yang ditetapkan
21. Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  yang selanjutnya  disingkat  RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan  program/kegiatan  untuk  1  (satu)  tahun anggaran  baik  yang  bersifat  strategis  ataupun  rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
22. Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  yang  selanjutnya disingkat MGMP.
23. Musyawarah  Kerja  Kepala  Sekolah  yang  selanjutnya disingkat MKKS.
24. Evaluasi  adalah  rangkaian  kegiatan  membandingkan realisasi  masukan  (input),  keluaran  (output)  dan  hasil (outcome)  terhadap  rencana  dan  standar  yang  telah ditetapkan.
25. Laporan  adalah  penyajian  data  dan  informasi  suatu kegiatan  yang  telah,  sedang  atau  akan  dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai  dengan yang direncanakan.
26. Komite  Sekolah  adalah  lembaga  mandiri  yang beranggotakan  orang  tua/wali  peserta  didik, komunitas  sekolah,  serta  tokoh  masyarakat  yang peduli pendidikan.

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.